Kartu Keluarga Sejahtera

620
Ahmad Fairozi: Sistem Penyelenggaraan Pendidikan harus Dievaluasi
Ahmad Fairozi, Pendiri sekaligus Ketua Pengurus Harian Rumah Baca Indonesia (Rumah Baca ID). (dok. Rumah Baca Orid)

Suatu hari saya sedang berada di BRI Link di sebuah tempat keramaian di salah satu kecamatan di Sumenep, Madura. Pada waktu itu saya hendak mengirimkan uang kepada teman saya. Taka ada yang berbeda dari hari-hari biasanya saat saya bertransaksi di tempat itu. Namun selang beberapa saat saya mengantre, tibalah segerombolan orang-orang yang datang. Ternyata mereka ingin menarik bantuan tunai dari pemerintah melalui program kartu keluarga sejahtera (KKS).

Suasana yang biasanya tak terlalu riuh, tiba-tiba menjadi berbeda. Yang awalnya sejuk, keringat mulai bercucuran. Suasana pagi yang sejuk tiba-tiba menjadi panas karena ruangan yang awalnya tak terlalu banyak orang berubah menjadi sesak. Satu persatu dari mereka dilayani oleh petugas di gerai tempat saya juga mengantre untuk mengirimkan uang itu.

Sembari ikut mendengarkan berbagai dialog dan percakapan mereka, saya semakin tak betah. Bukan lantaran ada sesuatu yang ganjil, tetapi suasana ruangan yang sedikit panas dan sesak membuat saya ingin dengan sesegera meninggalkan tempat itu. Namun apa daya, antrean belum saatnya bagi saya melakukan transaksi.

“Ini yang bisa diambil Rp 250 ribu buk,” kata salah seorang petugas kepada orang yang sedang ingin menarik bantuan tunai itu. “Alhamdulillah,” jawabnya. Petugas yang juga terlihat sesekali mengipas mukanya dengan selembar kertas karena berkeringat dan mungkin juga kepanasan itu secara perlahan melayani orang-orang yang mengantre di depannya.

Dari berbagai orang yang dilayani, jumlah penerima manfaat dari kartu yang mereka bawa juga bervariasi. Ada yang nominalnya Rp 200 ribu, Rp 190 ribu, Rp 150 ribu, Rp 140 ribu, bahkan salah seorang diantaranya juga ada yang hanya bisa menarik Rp 60 ribu.

Orang-orang yang mengantre untuk mencairkan bantuan tunai dari program KKS itupun biasa-biasa saja. Tak ada penampilan mencolok dari mereka. Kendaraan yang mereka pakai untuk melakukan pencairan juga tak bisa dibilang begitu mewah, ada yang menggunakan Honda Vario 125 cc, dan juga ada yang menggunakan 150 cc. Anak-anak mereka juga tak terlalu glamour, Hp anak-anak mereka juga tergolong smartphone yang tidak terlalu mewah, hanya Samsung J1, atau Xiaomi Redmi Note 3.

Hanya ada seorang diantara sekian banyak orang yang ada di sana pada waktu itu yang saya kenal. Kebetulan dia merupakan warga sesama desa tetapi beda kampung. Seperti orang-orang yang menerima bantuan lainya, dia membawa dua KKS pada waktu itu. Yang pertama milik ibunya, tapi sayang, kata petugas waktu itu kartu tersebut terblokir. Oleh petugas di sana, dia disarankan untuk membawa kartunya kepada bank yang ada pada logo kartu tersebut. Kebetulan, logo bank yang ada di kartu tersebut adalah bank Mandiri.

Namun dia masih cukup beruntung, sebab KKS miliknya masih ada saldo untuk bisa ditarik. “Ini Rp 60 ribu pak,” kata petugas kepada pemilik kartu melanjutkan setelah sebelumnya kartu pertama yang diterima petugas itu terblokir. “Iya pak,” jawab sang pemilik kartu singkat menanggapi perkataan sang petugas. Dia sesekali melepaskan senyum kepada saya yang sedang berdiri di sampingnya. “Lancar pak?,” tanya saya kepada dia. “Iya nak,” jawabnya.

Karena saya sudah dilayani untuk melakukan transfer uang kepada teman, sayapun langsung pamit kepada bapak tersebut. “Pak, saya duluan,” ucap saya kepada pria berkumis itu. “Iya nak,” katanya menjawab ucapan saya. Lalu bsayapun keluar dari ruangan tersebut dan melanjutkan perjalanan berkelana saya untuk mencari pundi-pundi uang.

Di jalan saat saya mengendarai motor jadul milik saya, terlintas pertanyaan, mengapa jumlah penerima bantuan yang bisa dicairkan berbeda-beda? Setelah sampai di tempat tujuan mengais puing-puing rezeki, terbesit di benak saya untuk melakukan penelusuran terkait berapa nominal yang diterima setiap penerima manfaat KKS.

Ternyata Google pun memberikan data yang berbeda-beda. Seperti dilansir detik.com, Senin, 3 November 2014 silam misalkan, dana bantuan dari KKS sebesar Rp 200 ribu perbulan. Sementara KKS akan diisi pemerintah setiap 2 bulan sekali. Sementara dilansir situs presidenri.go.id, 23 Februari 2017, KKS juga digunakan pemerintah untuk menyalurkan bantuan pangan nontunai, selain juga mencakup bantuan program keluarga harapan (PKH).

Hingga saat ini saya masih belum mengerti pola pemerintah dalam memberikan bantuan melalui program KKS ini. Sebab, dari berbagai data yang ada juga tidak secara pasti menyebut nominal dan bantuan pemerintah pada program apa saja yang disalurkan melalui KKS ini. Mungkin selanjutnya akan saya tanyakan kepada petugas/pendamping PKH maupun menggali data yang lebih mendalam lagi terkait bantuan yang disalurkan pemerintah melalui KKS ini. Entahlah. (*)

*Ahmad Fairozi, Pendiri Rumah Baca Indonesia (Rumah Baca ID).

  • 10
    Shares

Facebook Comments